Selamat Kepada Calon Kepala Daerah Banyumas

Rabu, 21 Februari 2018

8 Buaya Dititipkan di Dawuhan Kulon


KEDUNBANTENG, SATELITPOST-Setelah mendapatkan delapan ekor buaya dari penyerahan masyarakat, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Tengah, menitipkan delapan ekor buaya itu ke penangkaran buatan di Desa Dawuhan Kulon, Kecamatan Kedungbanteng, Kamis (15/2).
Enam ekor dari Yogyakarta, karena di sana belum ada penangkaran kemudian diserahkan ke BKSDA Jawa Tengah. Kemudian BKSDA menitipkan buaya di sini (penangkaran Desa Dawuhan Kulon, red). Ini hasil penyerahan dari masyarakat, enam dari Yogyakarta dua ekor dari Kendal, totalnya jadi delapan ekor
Suharman
Kepala BKSDA Jawa Tengah
“Enam ekor dari Yogyakarta, karena di sana belum ada penangkaran kemudian diserahkan ke BKSDA Jawa Tengah. Kemudian BKSDA menitipkan buaya di sini (penangkaran Desa Dawuhan Kulon, red). Ini hasil penyerahan dari masyarakat, enam dari Yogyakarta dua ekor dari Kendal, totalnya jadi delapan ekor,” kata Kepala BKSDA Jawa Tengah, Suharman di lokasi penangkaran.
Dua ekor buaya yang berasal dari Kendal ini berumur dari 16 dan 19 tahun.  Sebanyak delapan buaya itu berjenis buaya muara yang dalam bahasa latinnya Crocodylus porosus dan buaya senyulong dalam bahasa latinnya Tomistoma schlegelii.
Untuk ukurannya kedelapan buaya tersebut berfariasi. Ada yang ukurannya mencapai tiga meter dengan berat 200 kilogram, di mana buaya dengan ukuran itu ada dua ekor yang buaya muara.
Sementara itu menurut keterangan pemilik penangkaran buaya di Desa Dawuhan Kulon, Fatah Ahmad Suyanto, hingga saat ini di penangkarannya ada buaya sebanyak 20 ekor. Dari 20 ekor tersebut beberapa ekor miliknya dan yang lainnya merupakan titipan dari BKSDA.
“Terkait buaya titipan ini, saya akan memeliharanya dengan baik. Karena pada dasarnya saya memang senang memelihara satwa jenis reptile seperti buaya,” kata dia. Sumber (shandi@satelitpost.com)

Rencana Pembangunan Jembatan Serayu Pegalongan - Papringan

Pembangunan Jembatan Baru Tunggu Keputusan Pusat

Niat Pemerintah Kabupaten Banyumas membangun jembatan baru di Desa Pegalongan melintasi Sungai Serayu, masih bergantung keputusan pemerintah pusat. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Banyumas Irawadi mengatakan, terkait dengan niat tersebut, Pemkab Banyumas telah menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat. Untuk saat ini, lanjut dia pihak Pemkab Banyumas masih menunggu jawaban dari pemerintah pusat.
”Sudah dikomunikasikan, Direktur Jembatan (Kementerian PUPR) pernah mengatakan mengenai kemungkinan bantuan ini (pembangunan jembatan),” tuturnya, S elasa (20/2). Namun demikian, lanjut Irawadi, apakah nantinya bantuan yang diberikan akan seperti bantuan di duplikat Jembatan Merah, atau berupa gelagar. Ia mengatakan, terkait dengan hal itu, pihaknya masih menunggu kepastian bantuan yang nantinya akan diberikan.
Sementara itu, seperti diberitakan sebelumnya, pembangunan jembatan baru yang direncanakan dibangun di Desa Pegalongan Kecamatan Patikraja, melintasi Sungai Serayu, diupayakan bisa dimulai pembangunannya pada 2018. Irawadi mengatakan, jembatan baru tersebut akan membuka akses ke Desa Papringan Kecamatan Banyumas, juga ke Kecamatan Kebasen dari Desa Pegalongan Kecamatan Patikraja. ”Bupati sudah ke kementerian (membahas rencana pembangunan jembatan baru di Desa Pegalongan), jika bisa (pembangunan) ya di 2018, diupayakan,” tuturnya, baru-baru ini.
Seperti diberitakan sebelumnya, menurut Irawadi , Bupati Banyumas Achmad Husein berencana membangun jembatan baru melintasi Sungai Serayu di Desa Pegalongan. Jembatan itu menurut rencana dibangun untuk membuka akses Desa Pegalongan, dan Desa Papringan. ”Selain membuka akses ke Papringan dan ke Kebasen, juga bisa menjadi alternatif menuju Kebasen, selain lewat Simpang Patikraja, yang saat ini telah ada,” ucapnya.
sumber Suara Merdeka

Selasa, 20 Februari 2018

Mal Pelayanan Publik Banyumas

Pemerintah Kabupaten Banyumas segera memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP). Mal ini nantinya menjadi tempat pelayanan terpadu di mana semua pengurusan dokumen dilakukan di satu tempat tersebut. Mal ini akan ditempatkan di Gedung Pujasera Mal Pelayanan Terpadu Jl Dr Angka Purwokerto.
Bupati Banyumas, Achmad Husein saat meninjau Gedung Pujasera MPP, Jumat (9/2) mengatakan, bahwa Pemkab harus segera merealisasi MPP ini karena Banyumas menjadi satu-satunya daerah yang dipercaya menjadi pilot project di Jawa Tengah dan di Indonesia ada 14 daerah.
“MPP merupakan kebanggan Banyumas, karena ditunjuk oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatus Negera dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) menjadi percontohan. Apabila ini terlaksanana akan menjadi sejarah bagi Banyumas, karena warga tidak perlu ke berbagai instansi untuk mengurus satu keperluan, semuanya cukup di sini. Kita semua berharap dan mengupayakan, mengurus dokumen di pemerintahan bukan lagi sesuatu yang membosankan, tapi ditempat yang menyanenangkan, karena ditempat ini nantinya dilengkapi dengan Pujasera dan parkir yang cukup luas,” kata Bupati.
Kepala Bagian Organisasi Titik Puji Astuti mengatakan bahwa akhir tahun 2018 MPP harus sudah terealisasi. Saat ini, sambung Titik, pihaknya menjalin komunikasi dengan berbagai instansi vertikal untuk bekerja sama dan melakukan proses integrasi sistem pelayanan.
“Kalau untuk pelayanan perijinan pemerintah daerah pasti sudah langsung masuk kesini, seperti 41 pelayanan perijinan dan 3 jenis non perijinan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Perijinan Satu Pintu (DPMPPTSP), 6 jenis perizinan dan 5 jenis non perizinan yang berada di Kecamatan, 4 pelayanan di Dinkes, pelayanan di Dindukcapil. Lingkungan Hidup dan SKPD lain juga akan disatukan disini. Sedangkan integrasi dengan sistem di kepolisian, keimigrasian, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dan Kementerian Agama sedang kita koordinasikan,” lanjut Titik.
Titik menambahkan, dengan mal pelayanan publik, pelayanan menjadi ringkas dan transparan. Mulai administrasi kependudukan seperti akte kelahiran dan kematian, kartu identitas anak, KTP; beragam jenis izin, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PDAM, pelayanan izin terkait kendaraan di SAMSAT, hingga pembayaran retribusi daerah.
"Selain itu juga bisa mengurus dokumen yang berkaitan dengan kepolisian seperti SIM dan SKCK, terkait keimigrasian seperti paspor, bayar pajak, urus surat-surat yang berkaitan dengan Kementerian Agama seperti surat nikah bisa juga diselesaikan di sini, di Mall Pelayanan Publik ini," paparnya.
sumber Humas Pemkab Banyumas

Melihat "Mujair" di Sungai Kranji

image
MENDENGAR kata mujair, sudah barang tentu semua orang mengenal jenis ikan yang kerap dijadikan beragam kudapan. Ikan air tawar ini juga menjadi salah satu jenis ikan yang cukup banyak dikembangbiakkan untuk dikonsumsi. Namun tahukah, jika "Mujair" ternyata dapat membersihkan sungai dari sampah.
Hal itu karena "Mujair" dimaksud adalah akronim dari mungut junk di air (Mujair). "Mujair" merupakan salah satu kegiatan yang diinisiasi oleh komunitas Earth Hour Purwokerto, yang bentuk kegiatannya berupa upaya membersihkan sungai , dengan memungut dan mendata sampah yang ada di sungai. Kegiatan itu, digelar di Sungai Kranji pada Minggu (18/2) pagi lalu.
"Kegiatan diikuti relawan Earth Hour, dan elemen masyarakat lainnya, yang berjumlah sekitar 29 orang," ucap Koordinator Kota Earth Hour Purwokerto Angga Feri Setyawan, kemarin. Dikatakan, kegiatan "Mujair" merupakan bagian dari gerakan nasional operasi plastik yang dilaksanakan untuk memperingati Hari Peduli Sampah Nasional.
Adapun peringatan tersebut dilaksanakan setiap tanggal 21 Februari. Sementara itu, menurut koordinator "Mujair" Rahmawati, pelaksanaan kegiatan "Mujair" ada tiga tujuan. Ia mengatakan tujuan pertama adalah sebagai bentuk aksi nyata Earth Hour untuk ikut membersihkan lingkungan. Kemudian yang kedua untuk melakukan pendataan.
"Jadi kita tidak hanya memungut sampah yang ada di sungai, namun kita juga melakukan pendataan sampah. Misalnya, jenis sampah, jika itu sampah kemasan plastik, maka akan didata nama produsennya.
Data tersebut kemudian akan disetorkan ke Earth Hour pusat, yang akan diolah menjadi sebuah infografis," urainya. Adapun tujuan berikutnya, yaitu untuk melakukan survei, guna mengetahui kondisi sungai, khususnya Sungai Kranji secara langsung. Dengan demikian, akan diketahui medan yang sesungguhnya dari Sungai Kranji.
Lebih lanjut Angga mengatakan, kegiatan serupa di masa mendatang tidak hanya akan dilakukan di Sungai Kranji. Menurutnya hal serupa akan dilaksanakan di sungai-sungai lainnya di Purwokerto. Sebab selain untuk membersihkan sungai dari sampah, pihaknya juga ingin mengajak masyarakat untuk lebih peduli kepada kebersihan sungai.
Sumber Suara Merdeka

Penangkaran Buaya Dawuhan Kulon Didorong jadi Tempat Wisata Banyumas

Pemerintah Kecamatan Kedungbanteng mendorong penangkaran buaya yang ada di Desa Dawuhan Kulon dapat menjadi sarana wisata edukasi. Wisata tersebut dapat diintegerasikan dengan wisata alam yang banyak terdapat di wilayah tersebut. Camat Kedungbanteng, Gatot Puha, mengatakan tempat tersebut berpotensi menjadi tempat wisata karena merupakan satusatunya yang ada di Banyumas.
"Ini satu-satunya di Banyumas, harapan kami ke depan bisa menjadi obyek wisata. Untuk teknisnya, nanti kami akan berkoordinasi dengan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Dinporabudpar)," katanya, kemarin. Dia mengatakan di wilayah yang berada di lereng selatan Gunung Slamet ini banyak destinasi wisata alam yang sudah dikenal masyarakat luas.
Penangkaran buaya itu diharapkan dapat mendukung wisata alam yang sudah ada. "Wisata alam di sini gaungnya sudah mendunia, seperi curug dan sebagainya. Kami berharap tempat penangakaran buaya ini ke depan dapat terus berkembang, sehingga dapat menjadi salah satu tempat wisata," ujar dia.
Menurut dia penangkaran buaya tersebut juga diharapkan dapat menggugah kesadaran masyarakat agar lebih peduli terhadap satwa di sekitarnya. Upaya konservasi yang dilakukan tersebut akan dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang.
Kepala Desa Dawuhon Kulon, Endo Wati, meminta masyarakat untuk turut mendukung kegiatan konservasi buaya. Manfaat kegiatan konservasi tersebut ke depan diharapkan dapat dirasakan oleh semua masyarakat desa. "Kami sangat berterimakasih atas dititipkannya buaya-buaya tersebut.
Mudah-mudahan kami bisa turut mendukung, sehingga nanti pemilik penangkaran dan kawan-kawan bisa melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan harapan," ujar dia. Sementara itu, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSAD) Jateng, Suharman, mendukung wacana pengembangan wisata di lokasi tersebut.
Pemda dapat mengintegerasikan potensi wisata alam di sekitarnya. "Bisa diintegerasikan misal dengan camping ground dan lainnya. Untuk keselamatan pengunjung, kami minta nanti pengelola membuat SOP, karena satwa ini berbahaya, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," kata dia. Penangkaran buaya di Desa Dawuhan Kulon berdiri di lahan sekitar 550 meter persegi. Saat ini tercatat ada 21 buaya yang terdiri dari tiga jenis, yakni buaya Muara, Irian dan buaya Senyulong.
Sumber Suara Merdeka

Selasa, 13 Februari 2018

Underpass Sudirman Purwokerto Mulai Dibangun



Pembangunan Underpass Jalan Jenderal Sudirman Purwokerto di wilayah Kelurahan Pasir Muncang Kecamatan Purwokerto Barat, dimulai Sabtu (9/2) lalu. Pelaksanaan pembangunan ditandai kegiatan ground breaking oleh Bupati Achmad Husein, dengan mengoperasikan sebuah kendaraan alat berat (bego; eskavator).

Posisi underpass berada 230 meter di sisi selatan lintas sebidang Jalan Jenderal Sudirman Purwokerto. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Banyumas, Irawadi mengatakan, tugas pemerintah daerah, adalah menyusun detail engineering design (DED). Sedangkan pekerjaan teknis menjadi ranah Kementerian Perhubungan RI.

Menurutnya, Underpass tersebut akan dihubungkan oleh sebuah jalan lingkar, yang pembangunannya terbagi dalam dua segmen. Segmen timur menjadi tanggung jawab Pemkab Banyumas. Sementara segmen barat menjadi tanggung jawab PT KAI.

Di bagian barat dan timur akan dibanguan pula bundaran, masing-masing berdiameter 30 meter. ”Groundbreaking underpass ini sekaligus sebagai tandai dimulainya pembangunan Overpass Kebasen,” kata Irawadi.

Melewati Proses Panjang. Kita pada awalnya akan membangun Flyover Sudirman untuk mengatasi kemacetan yang terjadi di ruas jalan tersebut, yang dipicu adanya lintas sebidang rel kereta api,” katanya. Bupati mengatakan, awalnya pemkab pernah merencanakan mau membangun Flyover Sudirman. Waktu itu status Jalan Sudirman masih merupakan jalan Nasional.

Namun ini akhirnya dibatalkan karena berbagai pertimbangan. ”Selain dampak sosial lebih tinggi, pembangunan flyover justru memicu kemacetan lebih panjang karena pembangunannya mengharuskan penutupan jalan di ruas tersebut selama pekerjaan,” katanya. Dengan dibangunnya flayover, menurut Husein, mengakibatkan banyak toko di sekitar akan tutup.

Di samping itu, flyover tidak bisa dilalui dokar dan becak. Pekerjaan underpass seniai Rp 90 milyar tersebut dipastikan selesai akhir November 2018. Kementerian Perhubungan tahun ini di Banyumas, telah mengucurkan anggaran sekitar Rp 200 miliar. Jumlah tersebut merupakan sumber dari APBN. Untuk pembangunan underpass sendiri Rp 49 miliar dari APBN.

Sedangkan dari APBD Banyumas sekitar Rp 30 miliar. Dirjen Keselamatan Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Edi Nur Salam, hadir di lokasi pembangunan underpass mewakili Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan RI. Jalur Purwokerto-Kroya, menurut Edi, merupakan segmen terakhir dari pekerjaan jalur Cirebon Kroya.

Pihaknya mengapresiasi peran Pemerintah Kabupaten Banyumas yang telah memberikan fasilitasi berupa penyediaan lahan untuk akses Underpass Sudirman. ”Setelah jalan menghubungkan underpass ini selesai dibangun, maka lintas sebidang akan kami tutup,” kata Edi. Pembangunan underpass dan overpass merupakan proyek strategis nasional, untuk mendukung penyelesaian jalur ganda kereta api di wilayah Jawa bagian selatan,” ujar dia.
sumber Suara Merdeka

Pelaku Wisata Sepakat Pasarkan Potensi Banyumas

Para pelaku dan pegiat wisata di Banyumas sepakat membangun jejaring untuk memasarkan pariwisata Banyumas. Mereka ingin meningkatkan persentase lama tinggal wisatawan di wilayah tersebut.
Hal itu disampaikan Ketua Aliansi Pariwisata Banyumas (APB), Muslimin pada perayaan ulang tahun pertama organisasi pelaku wisata tersebut. Menurut dia, memasarkan daerahnya sendiri merupakan kewajiban para pelaku wisata. Akan tetapi, tujuannya harus saling mendatangkan keuntungan antar sesama stake holder pariwisata.
”Market for mutual benefit, kami menjual untuk mendatangkan keuntungan bagi pelaku dan masyarakat wisata,” katanya, di objek wisata Pereng Kalimanggis, Cilongok, Sabtu (10/2). Menurut dia, peringatan kali ini merupakan peringatan diresmikannya organisasi tersebut. Setelah enam tahun hanya berbentuk komunitas. Kegiatan ini dimanfaatkan untuk mempromosikan potensi pariwisata Banyumas.
Terutama destinasi dan paket wisata yang belum terangkat. ”Semoga Banyumas berkembangan menjadi Kota Pariwisata,” ujarnya. Penasehat APB, Deskart Sotyo Jatmiko meminta seluruh pengelola objek wisata untuk membuat statistik kunjungan. Hal ini bertujuan untuk mengukur lama tinggal atau length of stay dan jumlah wisatawan yang kembali atau repeater tourism.
”Wisata itu tidak hanya soal saya jual kamu, kamu jual saya, berapa komisinya. Tapi juga terkait dengan saling memberikan efek terhadap para pelaku wisata lainnya. Biro perjalanan wisata harus bisa menahan wisatawan lebih lama untuk tinggal di Banyumas,” tuturnya.
Sebuah daerah yang dianggap sukses mengelola pariwisata apabila memenuhi beberapa persyaratan, yaitu jumlah kunjungan tinggi, lama tinggal panjang, belanja lebih banyak dan wisatawan datang kembali. Itu sesuai slogan pelaku wisata Banyumas yang semedulur, mbetahi dan ngangeni. Adapun acara tersebut diawali dengan arak-arakan tumpeng dan syukuran bersama pelaku wisata Banyumas. Serta penyerahan alat bantu memanjat bagi penderes dan table top.
sumber Suara Merdeka

Entri yang Diunggulkan

Info Tentang Blog Banyumas Corner

saya mencoba mendeskripsikan sebuah ungkapan yang berasal dari bahasa populer saat ini yaitu ungkapan Menduniakan Banyumas dan Memb...