TRIBUNJATENG.COM,
BANYUMAS - Bupati Banyumas Ir Achmad Husein menyatakan, pembangunan
underpass jalan Jenderal Soedirman di Purwokerto diprediksi akan dimulai
pada 2018 mendatang. Menurut dia, perlintasan tak sebidang antara rel
Kereta Api dengan Jalan Jenderal Sudirman sudah didambakan sejak lama
oleh warga. Hal itu mengingat sudah sekian lama jalur tersebut mengalami
kemacetan.
Husein menyebutkan, macet terjadi ketika pintu perlintasan Kereta api ditutup saat kereta lewat. Terlebih intensitas perjalanan Kereta Api saat ini kian bertambah. Masalah tersebut dinilainya menghambat kelancaran lalu-lintas dan kegiatan perekonomian di sekitar perlintasan.
“Saya sudah berdiskusi dan melakukan pembahasan pembangunan Underpass cukup intensif dilakukan dengan Pemerintah Pusat maupun Provinsi Jawa Tengah mudah-mudahan segera dilaksanakan” katanya, kemarin.
Tal hanya itu, secara khusus Husein juga menggandeng beberapa pihak untuk urun rembug rencana tersebut. Pada.Selasa (30/3/2015) misalnya. Husein mengundang akademisi dari Fakultas Teknik Universitas Jenderal Sudirman, Universitas Wijaya Kusuma, dan Universitas Muhammadiyah Purwokerto, serta tokoh Masyarakat Ir. Sunardi MT dan Suyatman di Sasana Wilis Rumah Dinas Bupati.
Asekbang dan Kesra, Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Dinas SDA&BM, Dishubkominfo, Bappeda, DCKKTR, BLH, Dinsosnakertran, Dinperindagkop, DPPKAD, Bagian Hukum, Bagian Perekonomian, Bagian Pembangunan, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Banyumas, Camat Purwokerto Barat, Lurah bantarsoka dan Lurah Pasirmuncang juga turut merapat.
Menurut Huseim, pada 2013 penyusunan DED Underpass telah dilakukam oleh Dishubkominfo Propinsi Jawa Tengah. Lokasi memakai jalur eksisting (jalur lurus mengikuti jalan Jenderal Soedirman). Hanya saja DED masih memiliki beberapa kelemahan setelah dilakukan pengkajian ulang pada 2014.
Kelemahan yang dimaksud di antaranya, kelandaian maksimal jalan yang direncanakan hanya bisa mencapai 7 persen. Hal itu justru menyulitkan kendaraan non motor untuk melewatinya. Juga mematikan kegiatan ekonomi sekitar underpass lantaran adanya perbedaan tinggi yang cukup besar antara jalan dengan tempat usaha.
Selain itu juga banyak terjadi konflik arus lalu-lintas antara jalan Jenderal Sudirman dengan Jalan Lokal. Arus lalu lintas jalan Stasiun hanya bisa dibuat satu arah.
"Lahan yang dibebaskan lebih mahal, karena jenis lahan yang dibebaskan adalah pertokoan dan permukiman dengan status hak milik dan pada saat pelaksanaan pembangunan underpass, Jalan jenderal Sudirman harus ditutup total," ungkap Husein.
Dia pun lantas meminta Dinas SDA&BM untuk membuat usulan alternatif jalur baru di sebelah selatan Jalan Jenderal Sudirman.
“Alternatif baru tersebut belok ke arah selatan kurang lebih 200 meter. Jalur ini mempunyai kelebihan, antara lain kelandaian maksimal jalan bisa dikurangi menjadi sekitar 4 %, sehingga kendaraan non motor mudah melewati," katanya.
Kegiatan perekonomian di sekitar perlintasan, lanjutnya, juga masih bisa berjalan seperti biasa, karena tidak ada perbedaan tinggi anatar tempat usaha dengan jalan. konflik lalu-lintas antara underpass dengan jalan lokal bisa diminimalisir, arus lalu-lintas Jalan Stasiun bisa dibuat 2 arah. Lahan yang dibebaskan lebih murah karena berupa persawahan, dan selebihnya milik PT. KAI. Pada saat pelaksanaan pembangunan Underpass, jalan tak perlu ditutup total.
Meski demikian jalur ke selatan duakui Husein memiliki kelemahan dari segi waktu, karena memerlukan waktu lebih lama.
Husein menyebutkan, macet terjadi ketika pintu perlintasan Kereta api ditutup saat kereta lewat. Terlebih intensitas perjalanan Kereta Api saat ini kian bertambah. Masalah tersebut dinilainya menghambat kelancaran lalu-lintas dan kegiatan perekonomian di sekitar perlintasan.
“Saya sudah berdiskusi dan melakukan pembahasan pembangunan Underpass cukup intensif dilakukan dengan Pemerintah Pusat maupun Provinsi Jawa Tengah mudah-mudahan segera dilaksanakan” katanya, kemarin.
Tal hanya itu, secara khusus Husein juga menggandeng beberapa pihak untuk urun rembug rencana tersebut. Pada.Selasa (30/3/2015) misalnya. Husein mengundang akademisi dari Fakultas Teknik Universitas Jenderal Sudirman, Universitas Wijaya Kusuma, dan Universitas Muhammadiyah Purwokerto, serta tokoh Masyarakat Ir. Sunardi MT dan Suyatman di Sasana Wilis Rumah Dinas Bupati.
Asekbang dan Kesra, Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Dinas SDA&BM, Dishubkominfo, Bappeda, DCKKTR, BLH, Dinsosnakertran, Dinperindagkop, DPPKAD, Bagian Hukum, Bagian Perekonomian, Bagian Pembangunan, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Banyumas, Camat Purwokerto Barat, Lurah bantarsoka dan Lurah Pasirmuncang juga turut merapat.
Menurut Huseim, pada 2013 penyusunan DED Underpass telah dilakukam oleh Dishubkominfo Propinsi Jawa Tengah. Lokasi memakai jalur eksisting (jalur lurus mengikuti jalan Jenderal Soedirman). Hanya saja DED masih memiliki beberapa kelemahan setelah dilakukan pengkajian ulang pada 2014.
Kelemahan yang dimaksud di antaranya, kelandaian maksimal jalan yang direncanakan hanya bisa mencapai 7 persen. Hal itu justru menyulitkan kendaraan non motor untuk melewatinya. Juga mematikan kegiatan ekonomi sekitar underpass lantaran adanya perbedaan tinggi yang cukup besar antara jalan dengan tempat usaha.
Selain itu juga banyak terjadi konflik arus lalu-lintas antara jalan Jenderal Sudirman dengan Jalan Lokal. Arus lalu lintas jalan Stasiun hanya bisa dibuat satu arah.
"Lahan yang dibebaskan lebih mahal, karena jenis lahan yang dibebaskan adalah pertokoan dan permukiman dengan status hak milik dan pada saat pelaksanaan pembangunan underpass, Jalan jenderal Sudirman harus ditutup total," ungkap Husein.
Dia pun lantas meminta Dinas SDA&BM untuk membuat usulan alternatif jalur baru di sebelah selatan Jalan Jenderal Sudirman.
“Alternatif baru tersebut belok ke arah selatan kurang lebih 200 meter. Jalur ini mempunyai kelebihan, antara lain kelandaian maksimal jalan bisa dikurangi menjadi sekitar 4 %, sehingga kendaraan non motor mudah melewati," katanya.
Kegiatan perekonomian di sekitar perlintasan, lanjutnya, juga masih bisa berjalan seperti biasa, karena tidak ada perbedaan tinggi anatar tempat usaha dengan jalan. konflik lalu-lintas antara underpass dengan jalan lokal bisa diminimalisir, arus lalu-lintas Jalan Stasiun bisa dibuat 2 arah. Lahan yang dibebaskan lebih murah karena berupa persawahan, dan selebihnya milik PT. KAI. Pada saat pelaksanaan pembangunan Underpass, jalan tak perlu ditutup total.
Meski demikian jalur ke selatan duakui Husein memiliki kelemahan dari segi waktu, karena memerlukan waktu lebih lama.
Informasi terbaru : Tahun depan kajian studi, anggaran pembangunan 20 miliar.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar